Naskah Pedoman Berpolitik Warga NU

Berikut naskah pedoman berpolitik warga Nahdlatul Ulama
hasil dari Muktamar NU ke XVIII  di
Krapyak Yogyakarta tahun 1983:

• Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan
  warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai
  dengan Pancasila dan UUD 1945.
• Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan
  kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa
  menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama,
  yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan
  sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.
• Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai
  kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk
  menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan
  bersama.
• Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan
  moral etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkeprimanusiaan yang
  adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang
  dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dan
  berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Politik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan
  kejujuran Nurani dan moral agama konstitusional adil sesuai dengan peraturan
  dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah
  dalam memecahkan masalah bersama.
• Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh
  konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah
  sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah.

• Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apa pun tidak
  boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah-mecah
  persatuan.
• Perbedaan pandangan diantara aspirasi aspirasi politik warga
  Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu’ dan
  saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga
  persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
• Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi
  kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim
  yang memungkinkan perkembangan 
  organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan
  fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi
  serta berpartisipasi dalam pembangunan.